PRESS RELEASE DISKUSI Civil Society Juga Butuh Pendidikan

Pendidikan di era sekarang ini ialah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik yang formal maunpun informal, baik di desa maupun di kota, baik untuk yang mampu maupun yang tidak mampu secara ekonomi. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara kita yang terangkum dalam UUD 1945.

Namun apabila kita berkaca pada amanat UUD di atas, pada kenyataan yang ada adalah pemerintah saat ini belum mampu memberikan pendidikan yang baik pada Civil Society, sehingga yang ada saat ini Civil Society masih belum mampu eksis dan bekerja dengan baik di masyarakat. Pendidikan yang ada saat ini masih subjektif bagi orang-orang yang mampu saja, yang mana menjadi inti dari permasalahan pendidikan kita saat ini yang termanifestasi dalam point-point berikut :

1. Sistem pendidikan yang ada saat ini di desain sebagai pendidikan yang mengajarkan kompetisi pada setiap siswanya
2. Doktrin guru, metoda pengajaran, kurikulum dan regulasi seolah mengajak kita pada pola patron dan klayen
3. Pendidikan bersifat subjektif, terbatas pada kalangan yang mampu secara finansial
4. Indonesia mengalami darurat pendidikan. Terinterpretasi dengan biaya sekolah yang mahal, kualitas pendidikan yang tidak merata di setiap daerah, anggaran APBN untuk pendidikan yang hanya 11%

Maka dari itu, dari hasil diskusi di atas, di dapat lah kesimpulan bahwa pendidikan yang ada saat ini masih belum mampu menembus semua kalangan masyarakat. Hanya sebagian Civil Society yang telah menerima pendidikan dengan baik, sedangkan civil society yang lain masih belum menerima dengan maksimal. Yang ada, pendidikan menjadi ladang dalam melanggengkan status quo kaum kapitalis dan borjuasi komprador dalam bidang pendidikan.

Maka di dapatlah solusi alternatif untuk meminimalisir masalah di atas:

1. Tinjau ulang dan perbaiki pola perekrutan tenaga pendidik di semua sektor pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
2. Wujudkan alokasi dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan.
3. Revisi UU No 12 pasal 65 tahun 2012 tentang otonomi keuangan Perguruan Tinggi.
4. Lakukan pemerataan pendidikan di semua daerah tanpa terkecuali dengan menimbang pada keterjangkauan biaya pendidikan bagi semua kalangan.
5. Reformasi birokrasi dari sisi suprastruktur dan infrastruktur mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah

Maka, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kita saat ini sedang tidak baik - baik saja. Dengan kata lain, hanya sebagain Civil Soviety yang menerima pendidikan, sisanya masih belum terjamah oleh pendidikan. Yang ada, pendidikan rasa bank yang kita rasakan saat ini. Maka, pendidikan saat ini adalah permintaan berbanding lurus dengann penawaran, yang mana akan memberikan peluang pada kaum- kaum kapitalis dan borjuis komprador untuk melanggengkan status quo nya.

"Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini"

- Malcolm X

DEPARTEMEN KASTRATLITBANG

HIMPUNAN MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN 2017

KABINET BERKARYA MENGINSPIRASI

Read More »

PRESS RELEASE DISKUSI “HARI KARTINI” 2017

SERANG, 20 APRIL 2017

Konstruksi Gender dan Gerakan Sosial

(Serang, 20 April 2017) 

“Hari Kartini” yang diperingati setiap tanggal 21 April sejatinya tidak hanya dipahami sebagai bentuk seremonial belaka melalui penampilan parade kebaya. Tetapi, momentum Hari Kartini ini sepatutnya mampu menyentuh sampai ranah substansial yang menyimpan makna penting yaitu terkait perjuangan seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini dalam mewujudkan kesetaraan gender yang dalam proses perjalanannya selalu menemukan permasalahan pelik bagi suatu bangsa. Isu kesetaraan gender menjadi penting untuk dibahas dalam sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi sebab demokrasi tanpa keadilan dan kesetaraan dapat dianggap cacat.

Diskusi akademik ini dimoderatori oleh ketua himpunan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (Hima IP) yaitu Risa Handayani. Sebagai pembuka, Risa memberikan pengantar bahwa tema diskusi yang diangkat yaitu “Konstruksi Gender pada Gerakan Sosial” yang terinspirasi dari momentum Hari Kartini yang telah mengharukan nama perempuan dalam perjuangannya membangun kesetaraan gender. Gender merupakan sebuah paradoks dalam demokrasi karena dianggap tidak mampu mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan hanya dianggap sebatas ruang privat bukan ruang publik. Hambatan budaya patriarki menjadi salah satu alasan mengapa kiprah perempuan dalam aktivitas sosial dan politik kerap terdistorsi oleh kaum laki-laki.

Ika Arinia Indryany selaku pemantik materi pada diskusi tersebut menerangkan bahwa sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, isu mengenai gender lebih penting ketimbang sekedar formalitas pada acara festival kebaya. Isu tentang Kendeng misalnya merupakan gerakan sosial yang dilakukan oleh ibu-ibu melawan kapitalis yang dianggap merusak lingkungan. Ibu-ibu tersebut mendatangi istana negara dengan menyemen kaki  mereka sebagai bentuk resistensi terhadap kapitalis yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan alam di Kendeng. Kelompok ibu-ibu tersebut menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi. Isu tersebut menjadi menjadi salah satu momentum akan pergerakan gerakan sosial perempuan yang hendak memberikan isyarat bahwa perempuan yang selama ini dianggap lemah dan tidak berdaya sejatinya mampu berperan secara aktif dan otonom di ruang publik baik dalam ranah sosial maupun politik. Perempuan seyogyanya dapat berperan secara sejajar dengan laki-laki melalui perjuangan kesetaraan gender.

Dalam penutup disksusi, Ika Arinia memberkan sebuah refleksi tentang konstruksi gender dan gerakan sosial bahwa gerakan perempuan (Feminisme) di Indonesia dianggap sebagai proyek barat yang dianggap menghancurkan budya dan norma yang telah mengakar kuat di tengah masyakat. Selain itu, feminisme juga dianggap sebagai perjuangan egoisme yang telalu mementingkan kaum perempuan itu sendiri dengan menolak sebuah norma bagi peran perempuan secara normatif yang telah terkonstruksi di masyarakat sebelumnya. Konstruksi peran perempuan yang berujuang pada sub-ordinasi perempuan itu diperparah dengan adanya legitimasi oleh tatanan sosial dan agama. Karena itu, untuk melawan hambatan-hambatan tersebut, Ika Arinia mengajak kepada audiens untuk mulai melakakukan hal-hal kecil dari sekarang seperti mulai mengubah pelabelan penggunaan istilah “Wanita” menjadi “Perempuan” sebab makna dari kedua istilah tersebut memiliki konsekuensi politis yang berbeda. Wanita dalam bahasa Jawa kepanjangan dari Wani Ditata artinya harus rela diatur oleh laki-laki dan norma-norma lainnya. Sedangkan istilah perempuan dianggap lebih memberikan makna dinamis, otonomi, dan perjuangan akan kesetaraan gender.

DEPARTEMEN KASTRATLITBANG

HIMPUNAN MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN 2017

KABINET BERKARYA MENGINSPIRASI

Read More »

Antara Good Governance dan Open Governance

[ Antara Good Governance dan Open Governance ]

Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, pasti ga asing dong dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan politik. Misalnya Good Governance dan Open Governance. Kedunyanya berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang mengedepankan pada keterbukaan publik dan kolaborasi bersama elemen di luar pemerintahan untuk sama sama menjalankan roda penerintahan dan kehidupan bersama. Biar lebih fokus, kita bahas satu per satu ya.

Good Governance.
Good governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi kriteria baik yang seperti apa sih ? Apakah pemerintahan yang anti korupsi ? Apakah yang sering memperbaiki jalan rusak ?

Jawabannya lebih dari sekedar itu kawan-kawan. Banyak dari sumber yang menjelaskan tentang Good Governance, baik itu Bank Dunia, UNDP, Kementrian dan banyak pihak lainnya. Namun bila penulis simpulkan bahwa Good Governance adalah ketika dimana pemerintah bekerja dengan menjalankan 1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Partisipatif. Ketiga hal di atas sangat mungkin di jalankan, walaupun mungkin baru ada yang menjalankan 2 dari 3 kriteria tadi, bisa kita sebut sebagai “Good Enough Government” .

Mari kita berbicara realita. Contoh penerapan Good Governance ini adalah di DKI Jakarta. Pada era Gubernur Basuki Tjahaya Purnama, semua kas keuangan pemerintah di simpan secara rapi melalui sistem elektronik bernama E-Budgeting. Jadi uang rakyat yang telah menjadi kas APBD tadi aman. Karena kalau mau di pakai, maka harus ada persetujuan dari gubernur dan juga DPRD.

Begitupun masyarakat dan pihak-pihak di luar pemerintah jika ingin tahu di pakai untuk apa saja uang mereka, bisa melihatnya di web pemda DKI. Tapi sampai sini, pemda DKI baru menjalankan 2 dari 3 kriteria Good Goverance tadi, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan belum pastisipatif dalam menggunakan yang APBD. Artinya, masyarakat belum di libatkan secara langsung dalam penggunaan uang APBD. Tapi bukan berarti kamu harus khawatir ya, karena pada akhirnya program-program yang di jalankan pemda DKI juga berorientasi pada kepentingan publik ko, misalnya RPTRA, Rusun untuk warga berpenghasilan rendah, KJP, dan lain-lain.

Jadi sekarang kita bisa menilai deh organisasi apa saja yang sudah menerapkan good governance menggunakan kriteria-kriteria tersebut.

Ada lagi nih kawan yang lebih advance, namanya Open Government Indonesia(OGI). OGI adalah gerakan bersama antara pemerintah dan pihak-pihak di luar pemerintah (LSM, masyarakat, korporat, dan lainnya) untuk saling bahu membahu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, program yang efektif efisien secara anggaran.

Jadi OGI ini berusaha menciptakan Check and Balance antara sistem dan lingkungan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan . OGI ini adalah “cinta segitiga” antara Rakyat - Pemerintah - Swasta. Kalau Good Governance di atas berpijak pada Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif, maka OGI ini berusaha se-partisipatif mungkin dalam pembuatan program-program kerjanya dengan alat bernama transparansi.

Lho, apa bedanya dengan Good Governance ? Ini bedanya kawan. Kalau Good Governance dalam pembuatan program-program kerjanya belum melibatkan rakyat secara langsung, baru sebatas pada masukan-masukan saja. Tapi kalau OGI ini, dalam proses pembuatan kebijakan/program kerjanya melibatkan masyarakat secara langsung, tranparansi soal anggaran, mengalokasikan estimasi dana untuk setiap program, adanya check and balance ketika program berjalan dan lainnya.

Wujud nyatanya sudah ada lho. Kenal sama Walikota Bandung kan ? Ya betul, Ridwan Kamil. Dia sedang mencoba menerapkan ini(dalam subjektifitas penulis), kenapa ? Karena menurut dia, suatu kota kalau ingin maju harus di bangun atas dasar kolaborasi semua pihak. Tidak bisa mengandalkan pemeintah saja. Ridwan Kamil menjelaskan, untiuk membangun suatu kota, harus ada 5(lima) element yang terlibat; 1. Pemerintah 2. Rakyat 3.Swasta 4. Akademisi 5. Media.

Dari semua pihak itu mempunyai tugas masing-masing. Terbukti, dengan transparansinya di pemerintahan Ridwan Kamil, Kota Bandung mendapat penghargaan dari pemprov Jabar dalam pembangunan, dia pun secara unofficial selalu mengupdate hasil-hasil kerja pemkot bandung di sosial media pemkot Bandung seperti di Facebook dan Twitter, membangun Bandung Palmning Gallery sebagai media yang bisa di akses oleh siapapun, berdialog dengan para PKL setiap kali hendak di relokasi bahkan pernah beberapa kali dia mengunjungi dan makan bersama warganya yang kurang mampu di rumah warganya.

Diapun sangat partisipatif, misalnya adanya program Gerakan Pungut Sampah setiap setiap hari, sistem laporan LAPOR pada SKPD, e-Musrenbang dengan IA ITB, Bike Sharing, dan lainnya. Jadi, OGI ini mengajak semua pihak untuk membangun kota dengan tanggung jawabnya masing-masing. Karena pemerintah hanya memegang 25% tangggungjawab itu, 25% lagi masyarakat, 25%swasta, dan 25% lagi akademisi. Karena ciri kota yang “sakit” adalah pemerintahnya koruptif, pengusahanya oportunis dan kaum inteleknya apatis.

Jadi, kalau kamu jadi pemimpin dimanapun nanti, baik di pemerintahan ataupun organisasi, jangan lupa terapkan ini ya kawan-kawan. (Fau)

Departemen Kajian Strategis, Penelitian dan Pengembangan

kabinet berkarya menginspirasi
Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

Read More »

E-BUDGETING TRIWULAN PERIODE 2017-2018

e-Budgeting sendiri merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah derah/Himpunan. Maka dari itu Himupunan Mahasiswa Ilmu Pemerintaha Untirta Kabinet berkarya dan menginspirasi periode 2017-2018, untuk selalu terbuka kepada publik mengenai anggaran secara online, mengingat Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut Laporan keuangan Himupunan Mahasiswa Ilmu Pemerintaha Untirta Kabinet berkarya dan menginspirasi periode 2017-2018.

LAPORAN KEUANGAN

HIMPUNAN MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN UNTIRTA

KABINET BERKARYA MENGINSPIRASI PERIODE 2017-2018

No	Tanggal	Keterangan	Pemasukan (RP)	Debet	Kredit	Saldo
1	15 Maret 2017	Dana Hibah	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
2	17 Maret 2017	Musyawarah IP Jilid 1 Konsumsi : 1.      Air Mineral (gelas) (satu) dus 2.      Snack	- -	- -	15.000 34.000	1.151.000
Total Uang Keluar = Rp. 49.000 “empat puluh sembilan ribu rupiah”
3	19 Maret 2017	Belanja ATK	-	-	23.000	1.128.000
Total Uang Keluar = 23.000 “ dua puluh iga ribu rupiah”
4	21 Maret 2017	Musyawarah IP Jilid 2 Konsumsi : 1.      Air Mineral (gelas) (satu) dus	-	-	15.000	1.113.000
Total Uang Keluar = Rp. 15.000 “lima belas ribu rupiah”
5	25 Maret 2017	Rapat Kerja IP Konsumsi : 1.        Nasi Bungkus x 33 orang 2.        Air Mineral (gelas) (dua) dus	- - -	- - -	320.000 35.000	758.000
Total Uang Keluar = Rp. 355.000 “tiga ratus lima puluh lima ribu”
6	31 Maret 2017	Uang Kas	480.000	480.000	-	1.238.000
7	19 April  2017	Proletar ke 1 Konsumsi : 1.      Keripik 2,5 Kg 2.      Kuping gjh 2,5 Kg 3.      Twister 1 Kg 4.      Kue basah (24) 5.      Air Mineral (gelas) 3 dus 6.      Air Mineral Botol (5) 7.      Styrofoam 8.      Bensin 9.      Fotokopi Agitasi 40 lembar Fotokopi Agitasi 113 lembar 10.  Print Out 3 lbr	- - - - - - - - - - -	75.000 40.000 32.000 39.000 45.000 12.500 45.000 6.550 6.000 19.500 1.000		KET : (Pemasukan dari laboratorium Ilmu Pemeinahan)
Total = 321.550 “Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima puluh Rupiah”
8	21 April 2017	Aktif Hari Kartini 1.      Keperluan PDD 2.      Danus 3.      Keperluan Humas 4.      Peralatan 5.      Kertas F4 satu rim 6.      Beli Gembok 7.      Print dan fotocopy	- - - - - - -	- - - - - - -	200.000 150.000 15.000 10.000 35.000 25.000 14.000	789.000
Total Uang Keluar = Rp. 449.000 “empat ratus empat puluh sembilan ribu”
9	17 Mei 2017	Government Tour Jilid 1	Keterangan : Dana yang digunakan hasil dari iuran mahasiswa IP 2015 dan dana dari Jurusan Ilmu Pemerintahan. Total dana yang terpakai sejumlah : Rp. 10.949.700 “ sepuluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah”
10	22 Mei 2017	Proletar Jilid 2 Konsumsi : 1.      Keripik ½ Kg 2.      Makroni rujak ½ Kg 3.      Twister ½ Kg 4.      Uang pulsa (Dinamis)	- - - -	- - - -	14.000 12.000 16.000 22.000	725.000
Total Uang Keluar = Rp. 64.000 “enam puluh empat ribu rupiah
11	22 Mei 2017	Uang Kas	225.000	225.000	­­-	950.000
Pemasukan uang kas = 725.000+225.000 = 950.000
12	24 Mei 2017	Seminar Nasional “Memetakan Demokrasi di Setiap Ranah Sosial Masyarakat melalui Pendidikan Politik”.	Total pengeluaran sebesar : Rp. 2.327.000 “dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rpiah”
13	9 Juni 2017	Social and Environmental Day’s) Celebration (Sensational	Total pengeluaran sebesar : Rp. 176.000 “seratus tujuh puluh enam ribu rupiah”

Read More »